Soal dan kunci jawaban Pretest PPG SD part 4
Soal 1
Dalam pembelajaran
PPKn guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip
pengembangan RPP
berbasis “konteks”, yang memiliki makna bahwa ....
A. adanya konsistensi
antara kompeteni dasar, indkator, dan materi
B. pembelajaran
berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian
C. proses
pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar
D. kompetensi inti
merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP
E. adanya hubungan
antara yang menjadi materi pelajaran
Kunci Jawaban: B
Pembahasan
Dalam pembelajaran
PPKn guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsipprinsip
tertentu. Salah satu
prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis “konteks”, artinya
pembelajaran
berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian.
Soal 2
Seorang guru PPKn SD dalam
mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes
subsumatif, mengembangkan tes
kinerja, melakukan obervasi aktivitas siswa, memberi tugas
kelompok dan individu. Evaluasi
yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu
dalam pembelajaran, dikenal
dengan ….
A. evaluasi akhir semester
B. evaluasi proses dan hasil
C. evaluasi dalam proses
D. authentic assessment
E. evaluasi hasil belajar
Kunci Jawaban: D
Pembahasan
Seorang guru PPKn SD dalam mengembangkan
evaluasi hasil belajar, melaksanakan
subsumatif, mengembangkan tes
kinerja, melakukan obervasi aktivitas siswa, memberi tugas
kelompok dan individu, Evaluasi
dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, dikenal
dengan authentic assessment.
Soal 3
Di sebuah Sekolah Dasar, dalam
satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan
belajarnya beragam. Tujuh peserta
didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami
pelajaran, sementara ada enam
peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam
memahami pelajaran, sedang sisanya
biasa saja. Tujuh peserta didik yang menonjol bagus
kadang justru menggangu temannya
yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan
penelitian untuk perbaikan
pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas
tersebut adalah ….
A. model pembelajaran
B. pemahaman
C. jumlah peserta didik
D. kesulitan belajar.
E. kemampuan belajar
Kunci Jawaban: B
Pembahasan
Variabel yang terikat yang sesuai
dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui
penelitian akan dapat diukur
bagaimana upaya yang dilakukan olej guru dalam rangka
meningkatkan pemahaman peserta
didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan
melakukan eksperimen atau
tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan
materi, dan atau perlakuan lain
dalam pembelajaran.
Soal 4
Seorang guru SD kelas 4 dalam
muatan pembelajaran PPKn memulai pembelajaran dengan
menyampikan beberapa penjelasan
berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu
membentuk kelompok untuk
melaksanakan kegiatan pembelajaran, setelah selesai tugasnya
siswa melaporkan hasil diskusi
kelompoknya. Selesai presentasi siswa diberi hadiah sebagai
penghargaan atas keberhasilannya.
Guru tersebut menerapkan model pembelajaran ....
A. kontekstual
B. direct
C. berbasis masalah
D. kooperatif
E. berbasis project
Kunci Jawaban: D
Pembahasan
Guru SD kelas 4 yang memulai
pembelajaran dengan menyampikan penjelasan berdasar
pokok-pokok materi pembelajaran,
membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran, dan melaporkan
hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran
kooperatif. Pembelajaran
kooperatif dalam pembelajaran PPKn mengajarkan kepada peserta
didik keterampilan
kewarganegaraan (civic skills).
Soal 5
Pancasila merupakan landasan bagi
penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem
pemerintahan. Konsekuensi
penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah ....
A. segala peraturan yang ada
harus berdasar dan bersumber Pancasila
B. Pancasila menjadi pedoman
dalam kehidupan sehari-hari
C. Pancasila menjadi alat
pemersatu bangsa
D. Pancasila menjadi kepribadian
bangsa Indonesia
E. Ciri khas bangsa Indonesia
Kunci Jawaban: A
Pembahasan
Konsep kunci yang perlu dicermati
adalah fungsi (Pancasila) dalam konteks dasar (yang
bersifat mendasari) serta lingkup
wadah (negara) BUKAN dikaitkan dengan bangsa atau
manusianya (sebagaimana pengecoh
jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari
hari manusianya). Kata yang jelas
membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan
pelaksanaan pemerintahan.
Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan
pelaksanaan sistem pemerintahan.
Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari
segala sumber hukum dimana segala
peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber
pada Pancasila. Sejalan dengan
teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya
peraturan di bawah harus
berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di
atasnya, maka pasal 7
undang-undang UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menyebutkan
bahwa hirarki peraturan perundangan di Indonesia adalah
sebagai berikut.
a. UUD NRI Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. UU/Perpu
d. Peraturan Pemerintah (PP);
e. Peraturan Presiden (Perpres);
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Soal 6
Manakah pernyataan berikut
tentang Pancasila sila pertama yang paling benar?
A. Sila I Pancasila mengamanatkan
bahwa seluruh warga negara wajib beragama.
B. Sila I Pancasila mengamanatkan
bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama.
C. Sila I Pancasila mengamanatkan
bahwa seluruh warga negara wajib ber-Tuhan yang
diwujudkan dengan memeluk agama
atau kepercayaannya.
D. Sila I memberikan kebebasan
kepada setiap warganegara beribadah sesuai dengan
agama dan keyakinannya,
menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan
penyelenggaan bernegara harus
ber-Ketuhanan YME.
E. Sila I Pancasila mencintai
sesama sesuai dengan keyakinan agamanya.
Kunci Jawaban: D
Pembahasan
Jawaban ini paling benar karena
paling lengkap dengan merujuk pada (1) pengakuan adanya
Tuhan yang tertuju pada sisi
vertikal dan (2) rukun antar umat beragama yang mengarah pada
sisi horizontal, serta penegasan
(3) aturan dan penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan
YME. Sila ke-1 memberikan
kebebasan kepada setiap warganegara beribadah sesuai dengan
agama dan keyakinannya,
menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap
warganegara (1) mengakui adanya
Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan
ibadah sesuai dengan agama dan
keyakinannya, (2) bertoleransi, tidak mempertentangkan
keyakinan intra dan antar pemeluk
agama, tidak ada pemaksaan dalam keyakinan, (3) aturan
dan penyelenggaan bernegara harus
ber-Ketuhanan YME.
Soal 7
Negara hukum material dan negara
hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari
paham rechtsstaat dan the rule of
law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam
membedakan antara negara hukum
material dan negara hukum formil ?
A. Paham rechtsstaat menekankan
substansi material
B. Paham rechtsstaat menekankan
bentuk aturan hukum
C. Paham rechtsstaat menekankan
proses persidangan.
D. Paham rechtsstaat menekankan
hukum acara persidangan
E. Paham rechtsstaat menekankan
tata cara persidangan hakim memberi putusan
Kunci jawaban: A
Pembahasan
Hal yang perlu dicermati adalah
(1) paham rechtsstaat lebih menekankan materi hokum
yang dijalankan oleh
penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan
bentuk aturan yang pasti. (2)
paham rechtsstaat mengikuti pola tradisi Eropa Kontinental,
sedangkan the rule of law
mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak
merujuk secara khusus dan
langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum.
Paham rechtsstaat dikembangkan di
Eropa Kontinental yang lebih menekankan substansi
material dan semangat
penyelenggara negara yang adil (negara hukum material) bukannya
bentuk aturan yang ketat,
sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum anglo
saxon atau Inggris. Negara hukum
formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara
harus dijalankan atas dasar
adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil dan baik. Negara
hukum formal disebut juga negara
undang-undang karena implementasi penyelenggaraan
pemerintahan negara didasarkan
hanya atas aturan perundangan yang tertulis (hukum tertulis).
Berdasarkan ketentuan Amandemen
UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum. Jadi, ada dua unsur
dalam negara hukum, yaitu pertama: adanya norma material
yang mengatur hubungan antara
yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan
kekuasaan (machtstaat); kedua:
bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti.
Soal 8
Penegakan HAM di Indonesia
terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat
dan perlunya penguatan Lembaga
swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya
penegakan dan pemajuan HAM di
Indonesia yang tergolong pada Lembaga Swadaya
Masyarakat adalah ....
A. Undang-undang Pengadilan HAM
B. Komnas HAM, lembaga Pengadilan
HAM, dan KPAI
C. YLBHI dan Kontras
D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan,
E. Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi
Kunci Jawaban : C
Pembahasan
Cukup jelas. YLBHI dan Kontras.
Penekanan ada pada Lembaga yang dibentuk masyarakat,
bukan oleh pemerintah. Penegakan
HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan
penguatan lembaga swadaya
masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan
yang mampu mengkritisi upaya
pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.
Soal 9
Selalu membina kerukunan,
persatuan dan kesatuan di lingkungannya serta mencintai budaya
bangsa di atas kepentingan
pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari ....
A. Kerelaan berkorban
B. Cinta tanah air
C. Sadar bernegara Indonesia
D. Sadar berbangsa Indonesia
E. Jati diri bangsa indonesia
Kunci jawaban B
Pembahasan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap
cinta tanah air. Tanpa rasa cinta
tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita
tahu, bangsa Indonesia memiliki
sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang
berdaulat. cinta tanah air juga
merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai,
menghormati, dan loyalitas
sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela
tanah air. Dari semua defi nisi
diatas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu
menimbulkan rasa memiliki dan
ingin melindungi apa yang kita miliki.
Soal 10
Gagasan bahwa negara perlu menata
kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan
dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang di anut Republik
Indonesia saat ini adalah.....
A. Federal
B. Monarkhi
C. Presidensial asas
desentralisasi
D. Presidensial asas sentralisasi
E. Parlementer
Kunci Jawaban : C
Pembahasan
Sistem pemerintahan merupakan
serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur
segala yang berhubungan dengan
kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang
masuk dalam sistem berkaitan
dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan,
pola pengambilan kebijakan, pola
pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur
negara dan pemerintahannya setiap
negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai
dengan negaranya. Terdapat
beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan
presidensial, parlementer, semi
presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Di mana
antara satu dengan lainnya memiliki
karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masingmasing.
Sistem pemerintahan yang
digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem
pemerintahan setelah amandemen
UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan
presidensial berarti bahwa
presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Sistem pemerintahan presidensial
berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. System
pemerintahan presidensial asas
desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah